Faktapalu.id — Sejarah politik Indonesia memberikan pelajaran bahwa kekuasaan biasanya runtuh bukan karena kritik, melainkan saat pemerintah gagal membaca tanda peringatan. Cendekiawan sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, Ir. Haidar Alwi, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk melihat jatuhnya era Soekarno dan Soeharto sebagai alarm sejarah.
Haidar menekankan bahwa Soekarno jatuh saat ekonomi memburuk dan elite pecah, sementara Soeharto tumbang ketika kritik dianggap ancaman dan korupsi merajalela. Menurutnya, stabilitas sejati lahir dari legitimasi rakyat yang merasa negara tetap adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan elite.
Kritik Sebagai Sistem Peringatan Dini
Haidar Alwi menyoroti fenomena di mana penguasa sering menganggap kritik sebagai musuh negara. Padahal, sejarah membuktikan sebaliknya:
Sensor Koreksi: Ketika kampus dijinakkan dan media ditekan, negara kehilangan alat koreksi internal.
Meritokrasi: Loyalitas personal dalam birokrasi yang mengabaikan kompetensi mempercepat krisis.
Akumulasi Masalah: Kekuasaan yang terlalu percaya diri sering gagal membaca masalah kecil yang perlahan menjadi krisis besar.
Pola Ancaman Kontemporer
Meski tantangan saat ini berbeda dengan tahun 1966 atau 1998, Haidar melihat adanya kemiripan pola ancaman, seperti tekanan ekonomi, ketidakpercayaan publik terhadap institusi, hingga persepsi konflik kepentingan elite.
“Jangan pernah menganggap kekuasaan kebal terhadap hukum sejarah. Negara yang kuat bukan yang membungkam kritik, melainkan yang mampu memperbaiki diri sebelum krisis membesar,” tegas Haidar Alwi. Pesan ini diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintahan hari ini untuk menjaga marwah demokrasi dan stabilitas nasional yang berbasis pada kesejahteraan rakyat.
*(Drw)
