Faktapalu.id — Reformasi digital guna memutus draf rantai manipulasi anggaran proyek infrastruktur di tingkat daerah terus digulirkan secara masif oleh otoritas antirasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan resmi mengambil draf langkah strategis untuk memperketat pengawasan sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
Melalui kedeputian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK berencana penuh mereplikasi aplikasi Sistem Informasi Penilaian Asumsi Standar Harga Terintegrasi (SIPASTI) yang selama ini dinilai sukses diterapkan di internal Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Langkah ini diambil demi menyembuhkan carut-marut tata kelola konstruksi daerah.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, dalam draf konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026), memaparkan draf analisisnya bahwa mayoritas skandal rasuah di sektor konstruksi nasional selalu bermula sejak tahap perencanaan anggaran yang sengaja didesain menyimpang.
“Kami dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memang sudah mendorong draf integrasi antara SIPASTI yang selama ini diimplementasikan teman-teman di Kementerian PU akan kami coba replikasi nanti di jajaran Pemda. Jadi, akan kami integrasikan antara aplikasi SIPASTI dengan SPD (Surat Penyediaan Dana),” urai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, dikutip dari CNN.
Menutup Celah Manipulasi Biaya Proyek Lewat Formula Harga Terukur
Aminuddin memaparkan bahwa dengan draf integrasi SIPASTI langsung ke dalam draf ekosistem siber Surat Penyediaan Dana (SPD) di daerah, maka draf seluruh komponen, pagu, serta draf formula harga satuan konstruksi dipastikan menjadi jauh lebih terukur, transparan, dan dilarang keras diubah secara sepihak oleh oknum rekanan.
Kementerian PU sebagai draf instansi pembina konstruksi nasional menyambut sangat baik draf sinergi pencegahan korupsi ini. Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, memberikan draf penekanan bahwa langkah digitalisasi sistemik ini merupakan bagian esensial dari draf perbaikan tata kelola keuangan yang holistik.
Target Peluncuran: Implementasi komparasi integrasi sistem digital ini ditargetkan resmi meluncur pada bulan Agustus 2026 mendatang.
Fokus Utama: Menghapus draf modus operandi mark-up atau penggelembungkan asumsi harga material bangunan di draf tingkat daerah.
Mekanisme Check: Menjadikan SPD pemda tidak dapat diterbitkan secara siber apabila draf pagu harga melompat dari draf standar baku SIPASTI.
Melalui draf ketetapan sistematis ini, Stranas PK optimistis draf potensi kebocoran uang negara pada proyek pengadaan jalan, jembatan, dan draf fasilitas publik di daerah dapat dipangkas secara signifikan.
*(Drw)
