Faktapalu.id, EKONOMI – Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Kendal terus mematangkan persiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional tahun ini. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penata Layanan Operasional Gizi (PLOG) guna memastikan standar operasional di lapangan berjalan lancar.
Sinergi antarinstansi menjadi kunci utama kesuksesan program yang menyasar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus penguatan ketahanan pangan di tingkat daerah.
Koordinator Wilayah BGN Kendal, Faris Maulana, menekankan pentingnya menyamakan persepsi di antara para petugas layanan gizi. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana layanan operasional dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi pangan lokal setempat.
“Kami ingin memastikan program MBG tidak hanya memberikan dampak kesehatan bagi penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi lokal di Kabupaten Kendal melalui penyerapan produk pertanian daerah,” ujar Faris, Rabu (11/2/2026).
Melibatkan Ratusan Personel dan Lintas Sektor
Kegiatan koordinasi yang digelar di Aula DPUPR Kendal ini melibatkan lebih dari 100 personel PLOG. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan, puluhan Puskesmas, serta Koordinator Kecamatan dari seluruh wilayah Kabupaten Kendal.
Keterlibatan aktif berbagai pihak ini diharapkan mampu menciptakan jalur distribusi yang presisi dan tepat sasaran. BGN Kendal fokus pada akurasi data penerima serta kualitas asupan gizi yang akan didistribusikan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan anak-anak sekolah.
Evaluasi Berkala untuk Minimalkan Hambatan
Pihak BGN menegaskan bahwa evaluasi berkala seperti ini sangat penting untuk meminimalisir hambatan teknis yang mungkin muncul saat implementasi penuh dilakukan. Dengan sistem pemantauan yang ketat, program MBG diharapkan menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi masalah stunting dan gizi buruk di daerah.
Selain kesehatan, keberhasilan program ini di Kendal diprediksi akan menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam mengintegrasikan program nasional dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
(*Drw)
