Faktapalu.id — Pemerintah belum bisa memastikan besaran dampak konkret dari operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) terhadap pos penerimaan negara. Meski perusahaan pelat merah yang ditugaskan khusus untuk mengelola ekspor komoditas strategis tersebut sudah resmi berjalan, kalkulasi potensinya terhadap kas fiskal masih terus digodok secara intensif.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan tenggat waktu lebih untuk melihat efektivitas kerja serta kontribusi nyata dari struktur badan baru ini di lapangan.
“Sudah dihitung tapi belum ketemu angkanya. Jadi kita masih hitung terus, ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan resmi di Jakarta, dikutip Senin (1/6/2026).
Mekanisme Monitoring Kinerja Makro Tiap Tiga Bulan
Mengingat status korporasi yang baru seumur jagung, Kementerian Keuangan memilih bersikap realistis dengan memantau perkembangan operasional perusahaan secara berkala. Pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap performa performansi harian PT DSI per kuartal.
“Yang jelas DSI ini akan dimonitor setiap tiga bulan dievaluasi. Jadi tiga bulan dari sekarang baru saya bisa keluar angka yang lebih jelas dampak dari DSI ini kepada penerimaan negara,” jelas Purbaya menerangkan prinsip kehati-hatian fiskal.
Penerapan Sistem Satu Pintu Tiga Komoditas Utama per 2027
PT DSI sendiri tercatat baru memulai roda operasional perdananya pada 1 Juni 2026. Perusahaan induk ekspor ini diproyeksikan untuk menerapkan kebijakan tata kelola ekspor komoditas satu pintu secara penuh (full implementation) pada 1 Januari 2027 mendatang. Sebagai jangkar awal pergerakan bisnis, terdapat tiga komoditas utama nasional yang rantai ekspornya berada di bawah kendali tunggal PT DSI:
Minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Batu bara.
Ferroalloy (paduan besi).
Langkah penataan integrasi ekspor melalui satu pintu ini diambil kabinet sebagai strategi taktis untuk memangkas celah kebocoran kerugian negara. Kebijakan makro ini diharapkan ampuh menekan praktik manipulasi harga (under invoicing), pergeseran laba (transfer pricing), hingga mencegah aksi pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang selama ini kerap menggerus potensi pendapatan asli negara.
*(Drw)
