Faktapalu.id – Perdebatan mengenai gaya hidup mewah atau hedonisme pejabat publik kembali mencuat ke permukaan. Mulai dari pengadaan meja biliar di lingkungan pimpinan dewan, acara buka puasa bertema glamor di hotel mewah, hingga pembelian kendaraan dinas berharga selangit menjadi sorotan tajam di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
Guru Besar IPDN sekaligus pakar otonomi daerah, Prof. Djohermansyah Djohan, menilai fenomena ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan krisis etika bernegara. Menurutnya, jabatan publik hakikatnya adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan sarana untuk memenuhi hobi pribadi atau gaya hidup VIP.
Pejabat Terjebak Budaya Feodal
Djohermansyah menyebut praktik pengadaan fasilitas hiburan di instansi publik sebagai gejala “Aji Mumpung”. Ia menilai banyak pejabat yang masih terjebak dalam budaya kekuasaan lama atau gaya priyayi masa lalu yang merasa harus dilayani oleh rakyat.
“Ini gaya feodal, gaya priyayi, seperti konsep pangreh praja di masa lalu. Padahal sekarang konsepnya adalah pamong praja—mengemong dan melayani rakyat,” tegas Prof. Djohermansyah pada Jumat (13/3/2026). Menurutnya, fasilitas jabatan seharusnya tidak memiliki jarak psikologis yang terlalu jauh dengan standar hidup masyarakat umum.
Urgensi Pedoman Hidup Sederhana
Salah satu persoalan krusial yang disoroti adalah ketiadaan pedoman nasional mengenai pola hidup sederhana bagi penyelenggara negara. Hal ini menyebabkan standar perilaku pejabat menjadi relatif dan bergantung pada interpretasi masing-masing lembaga. Akibatnya, potensi manipulasi harga atau mark-up dalam pengadaan fasilitas mewah sering terjadi.
Djohermansyah mendesak pemerintah untuk kembali merumuskan regulasi ketat terkait etika penganggaran dan perilaku sosial pejabat. Ia menekankan bahwa tanpa keteladanan dari pimpinan tertinggi dan pengawasan internal yang efektif, kepercayaan rakyat terhadap institusi negara akan terus tergerus oleh praktik-praktik oportunistik tersebut.
(*Drw)
