Faktapalu.id – Sejumlah pakar dan peneliti kebijakan publik berkumpul dalam diskusi kebangsaan di kediaman Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menjelang berbuka puasa. Pertemuan tersebut membahas secara serius arah kebijakan fiskal nasional di era Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait potensi defisit APBN serta dampaknya terhadap hubungan pusat dan daerah.
Diskusi ini menyoroti kecenderungan kebijakan nasional yang dinilai semakin sentralistik di tengah tekanan fiskal yang kian berat. Para pakar memperkirakan, jika tekanan global terus berlanjut, defisit APBN 2026 dapat menembus angka Rp1.400 hingga Rp1.500 triliun.
Potensi Lumpuhnya Otonomi Daerah
Prof. Djohermansyah Djohan, pakar otonomi daerah yang hadir dalam forum tersebut, menegaskan adanya ketidakseimbangan struktural. Transfer ke daerah (TKD) yang sebelumnya mencapai 33 persen dari total APBN, kini disebut hanya berada di kisaran 17 persen atau sekitar Rp650 triliun dari total anggaran Rp3.786 triliun.
“Yang kita hadapi sekarang bukan hanya soal angka defisit, tetapi bagaimana kebijakan itu berdampak pada kemampuan daerah dalam mengurus urusannya sendiri. Kalau sumber daya keuangan dibatasi, tak ada lagi kehormatan jadi kepala daerah, kecuali duduk di depan saat acara saja,” ujar Djohermansyah pada Minggu (15/3/2026).
Kritik Kebijakan Instan dan Beban Belanja
Forum tersebut juga mengkritik komposisi belanja negara yang dinilai terlalu ambisius, termasuk pengadaan alutsista besar-besaran dan struktur kabinet yang gemuk. Kebijakan strategis dianggap sering lahir secara instan tanpa melalui proses evidence-based policy atau kajian akademik yang matang.
Jusuf Kalla dalam kesempatan tersebut mengingatkan bahwa daerah adalah fondasi utama negara. Penurunan porsi anggaran daerah dikhawatirkan akan menghentikan pembangunan infrastruktur dasar hingga menghambat pembayaran gaji aparatur di berbagai wilayah. Para pakar merekomendasikan pemerintah segera melakukan evaluasi prioritas belanja guna menghindari risiko kegagalan sistemik akibat beban yang terlalu berpusat di pemerintah nasional.
(*Drw)
