Faktapalu.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memperluas jangkauan pencegahan korupsi di Indonesia. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), kedua lembaga sepakat bahwa penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan internalisasi nilai-nilai integritas sejak dini.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan mitra kunci dalam misi ini karena memiliki basis massa yang besar serta jaringan ribuan lembaga pendidikan yang tersebar luas.
“Kolaborasi ini akan fokus pada pengembangan kurikulum antikorupsi yang berbasis nilai keagamaan. Dengan menyasar sekolah dan perguruan tinggi, diharapkan lahir generasi baru yang memiliki benteng moral kuat terhadap godaan praktik penyimpangan kekuasaan,” ujar Ibnu, Rabu (21/1/2026).
Korupsi Sebagai Tantangan Budaya
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini adalah mulai munculnya sifat permisif masyarakat terhadap perilaku koruptif. Ia menegaskan bahwa upaya memberantas korupsi bukan sekadar urusan teknis hukum, melainkan sebuah “perang budaya”.
Melalui kerja sama ini, Muhammadiyah berkomitmen untuk:
Mengintegrasikan Nilai Kejujuran: Menempatkan kejujuran sebagai standar moral tertinggi dalam setiap jenjang pendidikan.
Edukasi Sosial: Mengubah stigma masyarakat agar tindakan korupsi tidak lagi dipandang lumrah, melainkan sebagai noda sosial yang memalukan.
Dakwah Antikorupsi: Memanfaatkan mimbar-mimbar keagamaan untuk menyebarkan pesan integritas dan bahaya korupsi bagi keberlangsungan bangsa.
Mencetak Generasi Berintegritas
Sinergi antara lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem sosial yang tidak ramah terhadap koruptor. Dengan melibatkan sektor pendidikan secara masif, KPK dan Muhammadiyah optimis bahwa pencegahan korupsi dari akar rumput akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.
Langkah ini juga selaras dengan peta jalan pemberantasan korupsi nasional yang mengedepankan pendekatan edukatif sebagai pilar utama selain penindakan hukum yang tegas dan transparan.
(*Drw)
