Anggaran Makan Bergizi Gratis di Aceh Capai Rp17,1 Miliar Per Hari, Sasar 1,7 Juta Penerima

Makan Bergizi Gratis Saat Libur Sekolah: BGN Beri Klarifikasi
Implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan tak sesaui dengan laporan Badan Gizi Nasional (BGN)/net.

Faktapalu.id, EKONOMI – Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan komitmen besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Aceh. Dengan alokasi anggaran yang fantastis mencapai Rp17,1 miliar setiap harinya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi digulirkan di seluruh wilayah Serambi Mekkah.

Langkah ambisius ini menargetkan sekitar 1,7 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil. Fokus utamanya adalah memastikan kecukupan nutrisi harian mereka terpenuhi secara merata dan berkualitas. Dilansir pada Senin (19/1/2026), program ini menjadi salah satu pilar utama transformasi kesehatan di ujung barat Indonesia.

Dorong Ekonomi Lokal: Petani dan UMKM Jadi Pemasok Utama

Program MBG tidak hanya dirancang untuk meningkatkan standar kesehatan, tetapi juga menjadi mesin penggerak roda ekonomi daerah. BGN menekankan kewajiban penggunaan bahan baku yang berasal dari:

  • Petani lokal Aceh (Sayur-mayur, beras, dan palawija).

  • Peternak lokal (Daging, telur, dan susu).

  • UMKM di daerah setempat (Penyedia jasa boga dan pengolahan makanan).

Dengan menyerap hasil bumi setempat, anggaran negara yang besar tersebut diharapkan dapat berputar di dalam wilayah Aceh sendiri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta memperkuat kemandirian pangan di tingkat kabupaten/kota.

Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Pelaksanaan program MBG merupakan bagian dari peta jalan jangka panjang pemerintah untuk mencetak generasi yang produktif dan berdaya saing global. Dengan menekan angka stunting dan malnutrisi sejak dini, pemerintah optimis kualitas SDM Indonesia akan meningkat pesat menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah, menjadi kunci utama agar program ini berjalan transparan, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran,” tulis keterangan resmi terkait.

Transparansi dalam distribusi nutrisi ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh secara langsung dan berkelanjutan.

(*Drw)